Spanduk "Save Karimunjawa" Membentang Usai Laga Persijap Vs Persipa, CNS: Pemkab Tak Tegas

TRIBUNJATENG, COM, JEPARA- Ultras Persijap Jepara, Curva Nord Syndicate (CNS), turut bersuara terkait keberadaan dan aktivitas tambak udang di Karimunjawa.

Suporter yang menghuni tribun utara Stadion Gelora Bumi Kartini itu menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Karimunjawa yang kontra terhadap tambak udang.

Bentuk keberpihakannya itu dibuktikan dalam aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Tambak Udang Merusak Alam Save Karimunjawa” di stadion usai laga uji coba Persijap lawan Persipa Pati, Sabtu (8/7/2023). Laga itu dimenangkan Persijap dengan skor telak 4-1.

Spanduk itu mulai dibentangkan saat seluruh kelompok Persijap bersiap menyanyikan anthem “Sang Juara”.

Tak hanya itu, usai mengumandangkan "Sang Juara". Mereka secara serentak juga menyanyikan lagu yang dipopulerkan Marjinal, "Buruh Tani."

Salah seorang anggota CNS, Fahmi mengatakan beberapa hari sebelum laga ini, kelompoknya berunding untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Kritik itu terkait keberadaan tambak udang di Karimunjawa yang tak kunjung ditindak tegas. 

Baca juga: Komentar Soal Tambak Udang Karimunjawa Jepara, Aktivis Lingkungan Ini Resmi Jadi Tersangka Kasus ITE

Baca juga: Kalah Telak dari Persijap Jepara, Persipa Pati Akui Keunggulan Permainan Tim Tuan Rumah

Hal itu juga sudah dilakukan konfirmasi kepada warga Karimunjawa yang terdampak tambak udang.

Hasilnya ternyata memang tambak udang masih beroperasi dan Pemkab Jepara belum melakukan tindakan. 

Aksi di stadion ini, kata dia, agar Pemkab Jepara menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga Karimunjawa.

“Kalau belum ada respons, tidak menutup kemungkinan ada aksi lanjutan,” kata Fahmi kepada tribunmuria.com.

Usai aksi ini pembentangan spanduk ini, kata Fahmi, CNS akan melihat upaya Pemkab Jepara.

Apabila tidak merespons, aksi lanjutan akan dilakukan. Pasalnya, persoalan lingkungan Karimunjawa ini juga menjadi perhatian CNS.

Seperti diketahui, Karimunjawa saat ini diserbu tambak udang. Aktivitas industri itu telah mencemari lingkungan di kawasan kepulauan yang ada di Laut Jawa itu.

Pemkab Jepara telah menyatakan kawasan tersebut terlarang untuk tambak udang. Namun hingga saat ini upaya penutupan aktivitas tambak itu belum terlaksana.

Pada Selasa (13/6/2023) lalu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko menggelar rapat dengan pihak terkait terkait tambak udang di Karimunjawa. Rapat itu membahas penegakan hukum atas pelanggaran aktivitas tambak udang di Karimunjawa segera dilakukan.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima tribunmuria.com, Edy Sujatmiko menyatakan penegakan hukum itu segera dilakukan tanpa menunggu waktu dua tahun sebagaimana aturan peralihan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023—2043.

Baca juga: Masalah Tambak di Karimunjawa Belum Ada Kejelasan, Pemkab Jepara Minta Semua Pihak Bersabar

Menurut Edy Sujatmiko, Perda tentang RTRW hanya mengatur soal penataan ruang. Sedangkan yang akan ditegakkan hukumnya adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan dalam aktivitas tambak udang di Karimunjawa.

“Misalnya tidak mengantongi KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut -red) dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu, kan, melanggar Undang-Undang (Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aktivitas budidaya yang masuk di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa pun melanggar undang-undang. Agar tidak makin merusak lingkungan, penegakan hukum perlu segera dilakukan,” kata Edy Sujatmiko.

Menurutnya, langkah tegas itu akan dilakukan terpadu bersama lembaga-lembaga terkait. Forkopimda Kabupaten Jepara telah sepakat menyertai Balai Taman Nasional Karimunjawa melakukan pegakkan hukum.

“Kami bersama Kapolres, Komandan Kodim, dan Kejaksaan Negeri satu suara,” tandasnya. Lembaga-lembaga ini menunggu respons pelaku usaha tambak atas surat peringatan ketiga yang segera diberikan Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Edy Sujatmiko menyebut, kesepakatan itu diambil dalam rapat yang diapimpin bersama Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho dan Komandan Kodim 0719/Jepara Mokhammad Husnur Rofiq. Hadir juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jepara Roni Indra.

Langkah penegakan hukum itu, kata dia, juga dilakukan agar masyarakat paham bahwa yang diambil tindakan adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam urutan peraturan perundang-undangan sesuai hukum positif di Indonesia, kedudukannya di atas perda.

“Jadi tidak perlu menunggu evaluasi perda dan sebagainya. Tidak ada kekosongan hukum. Aturan peralihan dalam perda pun, hanya berlaku untuk tambak berizin dan memenuhi syarat,” tandasnya.