Pemprov Jateng Gandeng KPK, Cegah Korupsi Saat Pelaksanaan PPDB 2024

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng menggandeng KPK untuk mencegah praktik korupsi pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Sekda Jateng, Sumarno menyebut, petty corruption atau korupsi skala kecil rawan terjadi dalam PPDB sehingga perlu dilakukan pencegahan. 

"Ini menjadi suatu titik awal kami dalam penanganan korupsi yang lebih besar," ucap Sumarno saat membuka rapat koordinasi pencegahan petty corruption dalam PPDB Tahun 2024 di Kantor Disdikbud Jateng, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Jumlah Petugas Pemilu Meninggal di Jateng Meningkat 140 Persen, Ini Bocoran Penyebabnya Menurut Adi

Baca juga: Polda Jateng Akan Gelar Operasi Preman dan Debt Collector Jelang Lebaran 2024

Dia mencontohkan, petty corruption pada PPDB bisa dilakukan orangtua calon siswa mengatasi masalah zonasi. 

"Orangtua berusaha memasukan anaknya di sekolah favorit atau unggul, kemudian ada niatan orangtua siswa untuk melakukan hal-hal itu," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (27/3/2024).

Oleh karena itu, pihaknya meminta para pendidik maupun orangtua calon siswa tidak melakukan hal yang melanggar norma maupun peraturan PPDB.

Jangan sampai, kata Sumarno, anak-anak yang akan dididik dan dibangun karakternya melalui sekolah, tetapi dalam penerimaannya dimulai dari sesuatu yang tidak berintegritas dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Sehingga kami yang ada di penyelenggara pendidikan harus bisa mencegah agar berbagai penyimpangan itu tidak terjadi," tegasnya.

Baca juga: Polda Jateng Bakal Lakukan Operasi Preman Demi Jaga Kenyamanan Pemudik

Baca juga: 3.579 Pelaku Kejahatan di Jateng Lebaran di Penjara, Jati dan Andre Menyesal: Ortu Nangis-nangis

Sumarno juga meminta pada siapa pun di pihak sekolah, untuk tidak menganggap perilaku di atas sebagai peluang untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

"Teman-teman dari KPK ini akan mesupervisi  semua (pendidik)."

"Ini untuk memulai agar lebih meningkatkan integritas dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Tengah serta kabupaten/kota," jelas Sumarno.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, rakor yang dikuti para kepala SMA dan SMK se- Jawa Tengah itu mendiskusikan tentang sistem pendidikan berintegritas yang dimulai dengan PPDB dan sistem pendidikan beserta implementasinya.

Menurut Bahtiar, integritas yang dibangun KPK bertujuan untuk memperkecil potensi niat maupun kemauan bertindak menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. (*)

Baca juga: Pengakuan Pemuda Klaten Jual Bubuk Mesiu 1 Kilogram, Hendak Transaksi Perdana Malah Ketangkap

Baca juga: Polresta Pati Ungkap Ratusan Kasus Penyakit Masyarakat Selama 20 Hari, Ini Daftar Rincinya

Baca juga: Adi Warga Semarang Kapok Jadi Anggota KPPS, Ogah Daftar Lagi: Tak Semanis yang Dibayangkan

Baca juga: Ketika Presiden Jokowi Telepon Erick Thohir Usai Nobar Vietnam Vs Indonesia, Ini Kata-katanya