DPRD Jepara Terima Penyampaian 5 Ranperda Dari Pemkab Jepara Saat Rapat Paripurna

"Toko swalayan atau pusat perbelanjaan harus memanfaatkan tenaga kerja penduduk Jepara sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Serta menjalin kerjasama dan kemitraan dengan UMKM yang ada di daerah," katanya.

Terakhir, dirinya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jepara tahun 2023. 

Dalam laporan tersebut, Edy menyebutkan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,34 triliun atau 98,63 persen dari target sebesar Rp2,39 triliun. 

Serta belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,43 triliun atau 95,94?ri target sebesar Rp2,53 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, diketahui pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp88,41 miliar.

"Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 ini telah diperiksa oleh BPK RI. Alhamdulillah Kabupaten Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 secara berturut-turut," ucapnya.

Seluruh anggota DPRD Jepara telah setuju untuk menerima lima ranperda tersebut yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut melalui rapat panitia khusus.

Usai Rapat Paripurna 5 usulan ranperda, DPRD Jepara menggelar Rapat Paripurna guna menetapkan Miftahur Roqib sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Jepara menggantikan sementara KH Nurrudin Amin yang sedang melaksanakan ibadah haji. 

Di sisi lain, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk pansu yang nantinya membahas ke lima Ranperda tersebut.

"Kami sudah membentuk Pansus yang akan membahas masing masing Ranperda yang disampaikan Pj Bupati," ucap pria yang kerap disapa Gus Haiz. (Ito)

Baca juga: Ibu Kandung Cabuli Anak Lelaki Menyerahkan Diri, Terungkap Video Sudah Lama Direkam

Baca juga: Cerita Alivia Siswi SMAN 3 Purwokerto Diterima di 12 Kampus Luar Negeri, Sempat Minder Saat Seleksi

Baca juga: Sebentar Lagi Berseragam Merah Putih, Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Disetujui DPR RI

Baca juga: 2.700 Aset Desa di Kendal Belum Bersertifikat, Pemkab Tancap Gas Selesaikan Persoalan