Kasus Aipda Robig Jadi Pembelajaran: Pintu Masuk Evaluasi Kepolisian

"Jika memang terbukti Kapolrestabes dengan sengaja menutu-tutupi kasus ini, maka terlah terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan melanggar asas akuntabilitas, dan prinsip transparansi serta keterbukaan sebagaimana yang diantur di dalam UU tentang Keterbukaan informasi Publik," ujarnya.

Mekanisme pemberian sanksi melalui evaluasi yang obyektif melalui Lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Tujuannya untuk menghidari potensi politisasi dan penjatuhan berdasarkan kehendak massa," katanya.

Dia juga menyoroti lambannya kasus Aipda Robig yang baru diputuskan  dua minggu setelah kejadian.

Hal itu bisa terjadi karena beberapa hal meliputi kurangnya bukti, konflik kepentingan di dalam internal kepolisian yang menganggu independensi penegakan hukum dan tidak efektifnya mekanisme koordinasi antar lembaga internal yang mengusut kasus ini.

"Situasi berlarut-larut seperti ini tidak baik dan menciderai prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Hal jni harus menjadi evaluasi bagi Polri," ujarnya.

MASYARAKAT MULAI SADAR 

Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) Indonesia, Andy Suryadi menganggap,  ketidakpercayaan publik terhadap polisi dalam kasus Gamma terbentuk oleh beberapa hal meliputi persepsi negatif terhadap kinerja lembaga kepolisian selama ini yang dipersepsikan yakni jika ada masalah yang melibatkan oknum anggotanya tampak cenderung  menutup-nutupi atau bahkan membela.

Kemudian rangkaian kasus sebelumnya dimana konferensi pers yang digelar ternyata jauh berbeda dengan fakta yang terjadi, utamanya yang paling bombastis adalah kasus Ferdy Sambo.

"Konferensi pers awal yang dirasa langsung cenderung membela anggota dan sebaliknya melabeli korban yang sudah meninggal sebagai anggota “gangster” pelaku tawuran tentu cukup melukai perasaan keluarga korban dan menimbulkan tanda tanya
publik," terangnya.

Pria yang juga Pengajar Sejarah Militer dan Kepolisian FISIP Unnes ini menilai, Konferensi pers awal tersebut sayangnya tidak langsung disertai dengan bukti yang kuat dan tak terbantahkan sehingga membuka celah pertanyaan dan keraguan masyarakat.

Ditambah, rekam jejak korban Gamma yang disebutkan sebagai anak baik dan berprestasi baik oleh keluarga, sekolah maupun temannya tentu membuat publik ragu benarkah korban masuk geng tawuran.

"Publik sudah memahami bahwa penembakan oleh anggota polisi adalah sesuatu hal yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi memaksa dan itupun tetap dengan prosedur yang ketat, sedangkan kondisi memaksa dan prosedur yang ketat tersebut tampaknya kurang dapat dibuktikan dalam kasus ini," tuturnya. 

POLISI PERLU SENJATA TAK MEMATIKAN

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam mengatakan, keputusan Polda Jateng memecat dan menetapkan tersangka kepada Aipda Robig merupakan keputusan yang bisa menggambarkan bahwa anggota polisi bisa diproses hukum.