APBN 2024 Jadi Penyangga Ekonomi Jawa Tengah di Tengah Gejolak Global

Dorongan untuk UMKM dan Pengawasan Perdagangan Ilegal

Bayu juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui APBN turut mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

“Hingga 31 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp48,62 triliun atau tumbuh 11,13 % dibanding tahun sebelumnya. Ini mencakup 956 ribu debitur, dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,91 triliun. Sementara itu, realisasi UMi mencapai Rp1,44 triliun dengan pertumbuhan 17,09 % untuk 309 ribu debitur, terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp104,30 miliar,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap perdagangan ilegal yang berdampak pada sektor industri, khususnya tekstil. Bayu menjelaskan bahwa sepanjang 2024, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil mengamankan barang ilegal senilai Rp308,45 miliar dan mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp117,72 miliar.

“Sinergi antara Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait terus diperkuat untuk memberantas barang selundupan dan impor ilegal. Ini penting untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah pemutusan hubungan kerja akibat persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Fokus Fiskal 2025

Menutup keterangannya, Bayu menegaskan bahwa kebijakan fiskal APBN 2025 akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“APBN 2025 untuk Jawa Tengah telah dialokasikan sebesar Rp105,72 triliun, dengan porsi TKD mencapai 66,60 % . Belanja TKD juga mengalami peningkatan 2,09 % menjadi Rp70,41 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, Bayu menyebutkan bahwa Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Melalui kebijakan ini, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi pada beberapa jenis belanja agar alokasi anggaran lebih optimal.

“Kinerja APBN 2024 tetap sehat dan kredibel, menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Dengan modal tersebut, kami optimis APBN 2025 dapat dijalankan dengan baik untuk menghadapi tantangan global serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkas Bayu. (*)