47 Persen Kasus DBD di Kudus Dialami Anak Usia 5-14 Tahun, Total 1.307 Berstatus Suspek

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dinkes Kabupaten Kudus mencatat ada 1.307 kasus yang dicurigai suspek Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari-Mei 2025.

Dari kasus suspek tersebut, 251 kasus terkonfirmasi DBD.

Tingginya kasus suspek DBD dan terkonfirmasi DBD di Kabupaten Kudus menjadi perhatian bagi Dinkes setempat. 

Termasuk perhatian diberikan Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris agar dinas terkait berupaya menekan angka kasus DBD di Kota Kretek.

Baca juga: Fantastis! Bea Cukai Kudus Sumbang Rp 13,4 Triliun ke Kas Negara dalam 4 Bulan

Baca juga: Pedagang Pasar Kliwon Kudus Panik, Dagangan Kebanjiran Karena Atap Bocor

Dinkes Kabupaten Kudus pun menggagas pertemuan lintas sektor Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Penanggulangan Dengue Kabupaten Kudus, Selasa (20/5/2025) di Hotel @home. 

Ini sebagai salah satu langkah konkret untuk menekan kasus DBD di Kota Kretek.

Kepala Dinkes Kabupaten Kudus, dr Andini Aridewi menyampaikan, Pokjanal Dengue bertugas mendiskusikan situasi DBD di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya mengambil langkah strategis dalam rangka pengendalian kasus DBD suspek atau terkonfirmasi.

Menurut dia, kasus DBD yang sudah terkonfirmasi sepanjang Januari-pertengahan Mei 2025 sebanyak 251 kasus dengan angka kematian 0.

Dari jumlah tersebut, kasus DBD yang dialami anak-anak usia 5-14 tahun cukup tinggi sebanyak 47 persen.

Selebihnya dialami oleh masyarakat usia produktif.

Dr Andini berharap, kehadiran Pokjanal bisa membantu menekan angka kasus DBD di Kabupaten Kudus.

Dengan harapan tidak ada tambahan kasus hingga akhir tahun.

"Alhamdulillah kasus DBD di Kudus cenderung turun sejak 2022."

"Penyakit menular harus ada upaya pencegahan, tidak hanya membatasi, namun juga pencegahan penularan."

"Edukasi masyarakat sangat penting."

"DBD bisa dicegah, bagaimana mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti sebagai kunci utama," tuturnya.

Baca juga: 90 Hari Kerja, Bupati Kudus Sam’ani Menilai Masih Ada Kekurangan

Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional, Bupati Kudus: Momentum Bangkit dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Galakkan Sekolah Bebas Nyamuk

Dr Andini mengatakan, salah satu upaya Dinkes Kabupaten Kudus adalah menggalakkan sekolah bebas nyamuk.

Siswa dididik menjadi kader pemantauan jentik nyamuk di sekolah dan lingkungan tempat tinggal.

Peran dari tenaga pendidik dan siswa sebagai kunci terciptanya sekolah yang sehat dan bebas dari ancaman DBD.

Siswa sebagai agen pemberantasan sarang nyamuk disiapkan sebagai penggerak kesadaran masyarakat.

Mengingat nyamuk yang memicu kasus DBD cenderungnya hadir ketika waktu-waktu beraktivitas manusia.

Selanjutnya tetap dilakukan skrining jika ditemukan suspec atau kasus terkomfirmasi DBD sebagai bentuk penanganan dan evaluasi.

"Banyak kasus DBD terjadi pada anak usia sekolah."

"Maka dari itu kami siapkan program sekolah bebas nyamuk, tentunya dibutuhkan peran dari Disdikpora Kabupaten Kudus," ujar dia.

Andini mengimbau kepada masyarakat apabila merasakan gejala demam tak kunjung membaik dalam beberapa hari disertai gejala lain seperti timbulnya ruam merah pada tubuh agar segera diperiksakan di puskesmas atau rumah sakit.

Kata dia, saat ini semua puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kudus sudah dilengkapi alat NS1 yang berfungsi mendeteksi kasus DBD lebih dini.

Alat NS1 sudah didistribusikan Pemkab Kudus sejak 2023 dan kini sudah tersedia di semua puskesmas dan rumah sakit sejak 2024.

"Masyarakat yang memeriksakan gejala demam dengan alat NS1 ini gratis."

"Bila mana ada demam tidak ada perubahan disertai gejala lain seperti ruam merah, segera periksakan."

"Karena mendiagnosis DBD harus melalui pemeriksaan dengan beberapa kategori yang harus terpenuhi dari WHO," jelasnya.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris menegaskan, program kerja penanganan kasus DBD oleh Pokjanal harus bisa menyentuh ke tingkat desa.

Baca juga: DPUPR Kudus Ajukan Tambahan Anggaran Rp 10,5 M Perbaikan 150 Titik Jalan Rusak, Drainase dan SDA

Baca juga: Ada Kompensasi Bagi Pemenang Lelang Parkir Jalan Ahmad Yani dan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus

Dengan cara mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan budaya dan kebiasaan menjaga lingkungan tetap bersih bebas dari genangan air.

Kata dia, Pokjanal harus bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat.

Lebih peka terhadap kondisi lingkungan, serta mampu membuat parameter upaya menekan angka kasus DBD.

Kinerja Pokjanal nantinya bisa diukur melalui capaian pergerakan angka kasus DBD di Kabupaten Kudus.

Semakin berkurangnya kasus DBD, semakin bagus pula kinerja Pokjanal untuk masyarakat.

Namun, jika angka kasus DBD di Kabupaten Kudus justru meningkat dalam beberapa bulan ke depan, artinya kinerja dari Pokjanal tidak berhasil dan harus dievaluasi.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan sekolah dari ancaman nyamuk DBD.

Gerakan masif harus dilakukan, termasuk edukasi melalui sosial media menyasar masyarakat yang melek digital.

Sam'ani juga meminta agar PNS di Lingkungan Pemkab Kudus jadi leader kesehatan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan masyarakat.

"Tingginya angka kasus DBD, kami lakukan gerakan masif lewat Pokjanal."

"Terutama di rumah dan sekolah."

"Mari dukung sekolah bebas nyamuk, sehingga nanti masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan masing-masing."

"Kalau bisa targetnya zero kasus DBD di Kabupaten Kudus," tegas dia. (*)

Baca juga: Resmi! Inilah Jadwal Lengkap SPMB TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Semarang

Baca juga: Cerita Sriyanto, Detik-detik Banjir Terjang Desa Bakah Blora: Baru Kali Ini Masuk Rumah

Baca juga: Gapura Selamat Datang Kota Tegal Dibongkar, Warga Harap yang Baru Lebih Bagus

Baca juga: Dukuh Pipes di Blora Terendam Banjir Akibat Luapan Air Sungai Lusi