Pemkab Kendal Diberi Waktu 6 Bulan Benahi TPA Darupono, Terima Sanksi Administrasi dari Kementerian

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah di TPA Darupono yang masih menggunakan sistem open dumping.

Sistem ini dilakukan dengan pembuangan sampah di area lahan terbuka.

Saat ini, penggunaan metode open dumping membuat pencemaran lingkungan lebih nyata.

Baca juga: Lokasi Sekolah Rakyat Ternyata Berada di Daerah Rawan Rob, Ini Skema yang Disiapkan Pemkab Kendal

Baca juga: 50 Hewan Kurban di Kendal Terjangkit Cacing Hati, Diketahui Seusai Disembelih 

Mirisnya, sanksi itu diberikan di tengah upaya serius Pemkab Kendal dalam menangani masalah sampah yang kini berstatus darurat.

Pemkab Kendal juga sedang menyiapkan sistem pengelolaan sampah lebih modern berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).

Bahkan, Pemkab Kendal juga telah meneken MoU dengan PT Semen Gresik sebagai upaya tindaklanjut penanganan sampah.

"Sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ini kami terima pada 5 Juni 2025," kata Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, Jumat (13/6/2025).

Bupati yang akrab disapa Tika menuturkan, pihaknya diberi jangka waktu 6 bulan untuk berbenah menangani sampah. 

Jika dalam rentan waktu tersebut belum ada perubahan, Pemkab Kendal akan mendapat sanksi pembekuan hingga pencabutan izin lingkungan. 

Bahkan, TPA Darupono sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir pun terancam ditutup.

"Apabila di Kabupaten Kendal tidak ada penanganan lanjutan untuk TPA Darupono, ada sanksi yang lebih berat yaitu penutupan," jelasnya.

Tika menerangkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surat sanksi tersebut agar tidak berdampak pada sanksi-sanksi berikutnya.

Baca juga: Pantai Ngebum Kendal Dipadati Pengunjung, Rokhim: Tapi Libur Iduladha Tahun Ini Jumlahnya Menurun

Baca juga: Sekolah Gratis Picu Kekhawatiran Upah Guru Swasta di Kendal, Bupati Tika: Kami Kaji Dulu

Pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah.

"Kami Pemkab Kendal sudah mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk menindaklanjuti sanksi administratif," paparnya.

Selain itu, Tika juga telah menekankan pentingnya keberadaan bank sampah di setiap desa sebagai upaya pengelolaan sampah rumah tangga.

"Kami mohon seluruh masyarakat membantu untuk memilah sampah dari rumah."

"Kami berharap desa-desa juga dapat menyediakan bank sampah untuk mengatasi masalah sampah ini," sambungnya.

Ditata Ulang 

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal, Aris Irwanto telah menetapkan kebijakan operasional untuk menata ulang pembuangan sampah di TPA Darupono. 

Aktivitas pengangkutan sampah diberlakukan mulai pukul 07.00 hingga pukul 14.00.

"Kami meminta masyarakat yang menggunakan jasa pembuangan sampah di TPA Darupono, bisa memaklumi terkait pembatasan jam operasional ini," ujarnya.

Selain penerapan jam operasional, Aris juga akan menata sampah di TPA Darupono dengan sistem terasering. 

Sampah yang sudah lama, akan diuruk menggunakan tanah untuk mengurangi bau, mencegah berkembangnya penyakit, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

"Ini harus ditutup dengan tanah atau controlled landfill dan dibuat model terasering."

"Yang dikehendaki dari KLH seperti itu," tandasnya. (*)

Baca juga: Akademisi Undip Menyoal Nasib Bisnis Perhotelan Efek Efisiensi Anggaran: Perlu Kembalikan Ritme Lama

Baca juga: Viral Jalur Pantura Demak Tiba-tiba Muncul Tanda Lokasi Waduk Sayung Jaya di Google Maps

Baca juga: 1 Jamaah Haji Asal Purbalingga Dirujuk di RS Pandan Arang Boyolali

Baca juga: Inilah Sosok Tijjani Reijnders, Pria Nomor Punggung 4 Keturunan Indonesia Gabung Manchester City