Pemkab Tegal Sediakan Layanan Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin dan ASN di MPP Satya Dahayu

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemkab Tegal melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal memperkuat komitmennya dalam memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan ASN melalui layanan bantuan hukum gratis dalam program klinik hukum.

Informasi tersebut disampaikan Kabag Hukum Setda Kabupaten Tegal, Bambang Kusnandar Aribawa. 

Aribawa menjelaskan, layanan klinik hukum resmi berjalan sejak awal 2025. 

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Polres Tegal Gandeng Poktan dan Perhutani Tanam Jagung

Baca juga: 287 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tegal Resmi Berbadan Hukum, Peluncuran Rencana 12 Juli

Layanan ini merupakan perluasan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang pernah meraih penghargaan peringkat ke-4 terbaik nasional dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Klinik hukum hadir untuk menjamin keadilan hukum bagi seluruh warga khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi maupun ASN yang membutuhkan pendampingan dalam persoalan hukum terkait tugasnya,” jelas Aribawa. 
 
Aribawa menerangkan, klinik hukum berfokus pada tiga layanan utama.

Mulai dari sosialisasi hukum, literasi hukum, hingga konsultasi hukum.

Sosialisasi hukum dilakukan untuk memperkenalkan produk hukum daerah seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup). 

Sementara literasi hukum ditujukan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum yang selama ini dianggap menakutkan menjadi sesuatu yang sifatnya melindungi dan memberikan rasa aman. 

Adapun layanan konsultasi hukum disediakan dalam bentuk layanan langsung dan terbuka bagi masyarakat maupun ASN.

“Hukum hadir untuk memberikan perlindungan bukan menakut-nakuti warga masyarakat,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Aribawa menerangkan, layanan bantuan hukum ini mudah diakses dan gratis tanpa dipungut biaya, terutama bagi warga miskin yang menghadapi kasus perdata atau pidana.

Seperti perceraian, sengketa tanah hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Baca juga: Tutup Jambore Kreativitas Anak LKSA di Guci Forest Tegal, Wamensos RI Pesan Wujudkan Impian

Baca juga: Mimpi Anak Panti di Tegal: Wamensos RI Kucurkan Ratusan Juta Bantuan dan Dorong Sekolah Rakyat

Ada syarat memanfaatkan program klinik hukum ini? 

Masyarakat cukup membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan identitas diri ke Klinik Hukum di Bagian Hukum Setda atau datang langsung ke gerai layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu yang buka setiap hari kerja.

Menurut Aribawa, sepanjang 2024 hingga awal 2025 layanan klinik hukum telah menangani lebih dari 20 kasus. 

Penanganan kasus seluruhnya didanai APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp5 juta per kasus.

Adapun pendampingan dilakukan melalui kerja sama dengan tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yaitu LBH Walisongo, LBH Perisai Kebenaran, dan LBH Jalan Menuju Matahari.

“Kami melakukan seleksi berdasarkan urgensi kasus."

"Prioritas diberikan kepada kasus yang menyangkut pelanggaran HAM seperti KDRT atau sengketa yang merugikan warga miskin,” terang Aribawa. 

Adapun layanan klinik hukum ini dijalankan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. 

Kemudian Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda Bantuan Hukum, serta Perbup Nomor 84 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi ASN. 

“Kami berharap masyarakat makin sadar hukum, paham hak, dan kewajibannya, serta tidak lagi takut mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum,” harap Aribawa. (*)

Baca juga: Ini Penyebab Suhu Dingin Ekstrem Malam Hingga Pagi di Jawa Tengah, BMKG Sebut Fenomena Mbediding

Baca juga: Peran Alwin Basri Suami Mbak Ita Seperti Wali Kota, Kepala Disdik: Atur Proyek Hingga Mutasi Pegawai

Baca juga: Besok Jumat di Lapangan Trembulrejo, Pemkab Blora Launching 295 Koperasi Merah Putih

Baca juga: Viral Oknum Pejabat Kudus Adu Jotos di Tempat Karaoke Pati, Bupati Samani: Saya Belum Dapat Laporan