Satria Arta Kumbara Minta Pulang, Pemerintah Soroti Status Kewarganegaraan

Namun, baik TNI AL maupun Kementerian Pertahanan belum menyatakan sikap resmi atas permintaan pemulangan Satria.

Diketahui pula bahwa Satria masuk ke Rusia melalui jalur tidak resmi, dan keterlibatannya dalam konflik Ukraina membuatnya berada dalam posisi hukum dan diplomatik yang rumit.

Dalam situasi ini, penyesalan yang ditunjukkan oleh Satria Arta Kumbara tidak cukup untuk membatalkan konsekuensi hukum atas tindakannya.

Menandatangani kontrak militer dengan negara asing, apalagi di tengah konflik global, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan kesetiaan sebagai WNI.

“Jika benar ia kehilangan kewarganegaraan, maka proses kembali menjadi WNI tidak bisa instan. Harus melalui evaluasi hukum dan pertimbangan nasional,” tegas Amelia.

Kasus Satria Arta Kumbara menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum kewarganegaraan dan batas loyalitas terhadap negara.

Meskipun ada sisi kemanusiaan dalam kisah ini, negara tidak boleh mengabaikan prinsip hukum dan kedaulatan. Kini, nasib Satria bergantung pada hasil verifikasi status kewarganegaraannya dan kebijakan hukum yang berlaku. (kompas.com)