Sebanyak 81 Desa di Banyumas Masuk Daerah Potensi Kekeringan, BPBD Siapkan Antisipasi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan yang mengancam sejumlah wilayah pada musim kemarau tahun 2025. 

Meskipun hingga saat ini belum ada permintaan resmi penyaluran bantuan air bersih, BPBD mencatat sedikitnya 81 desa di 15 kecamatan berstatus rawan kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Budi Nugroho, mengatakan meski prakiraan musim kemarau dimulai sejak dasarian ketiga Mei 2025, kondisi cuaca yang tidak menentu masih menyebabkan hujan di beberapa wilayah. 

Hal ini menyebabkan permintaan dropping air bersih belum masuk, namun BPBD tetap melakukan langkah-langkah antisipatif.

"Dropping air bersih sampai hari ini belum ada permintaan, meskipun perkiraan musim kemarau sebenarnya sudah dimulai di 10 hari terakhir bulan Mei. 

Tapi kita siapkan," ujar Budi usai meresmikan penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Puhua School Purwokerto, kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (25/7/2025).

BPBD Banyumas telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dengan mengidentifikasi 81 desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih. 

Data tersebut dihimpun dari peta kerawanan bencana tahun sebelumnya serta pemantauan rutin melalui sistem digital Ronda Waspada Bencana.

"Seperti tahun kemarin, kita antisipasi melalui pendataan dan pemantauan lewat sistem Ronda Waspada Bencana yang bisa diakses masyarakat," katanya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila dibutuhkan. 

Pengalaman pada musim kemarau 2024 menjadi acuan: saat itu BPBD menyalurkan 2.920 tangki air bersih atau sekitar 14,6 juta liter ke berbagai wilayah terdampak kekeringan di Banyumas. 

Penyaluran dilakukan melalui kolaborasi pentaheliks, melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media.

Budi memastikan alokasi anggaran dari APBD, termasuk dana belanja tidak terduga (BTT), telah disiapkan untuk mendukung penanganan darurat kekeringan sesuai hasil asesmen lapangan.

Ia mengimbau agar masyarakat serta pemerintah desa proaktif melaporkan kondisi terkini melalui kanal resmi BPBD agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

"Kami minta masyarakat aktif menyampaikan laporan jika mulai terjadi kekeringan, karena langkah cepat hanya bisa dilakukan jika informasinya masuk ke kami," kata Budi. (jti)