Ekoteologi dan Mandat Konstitusional Pemerintah Daerah

Otonomi daerah, dalam kerangka ini, bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan amanah konstitusional. Mengabaikan lingkungan berarti mengabaikan hak warga negara. Sebaliknya, menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menegakkan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ekoteologi ke dalam kebijakan daerah bukanlah pilihan yang bersifat opsional, melainkan kebutuhan yang semakin mendesak demi keadilan, keberlanjutan, dan masa depan bersama. (***)