Tinjau Rusunawa Karangroto, Wali Kota Janji Libatkan Banyak Dinas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan rumah susun sewa (rusunawa) di Kota Semarang.

Meski Pemerintah Kota mendorong perbaikan dan pelayanan kepada penghuni, realita di lapangan menunjukkan kebutuhan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Permasalahan ini disampaikan warga dalam kunjungan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti ke Rusunawa Karangroto, Genuk, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: IKM di Semarang Didorong Bidik Konsumen Menengah Atas

Baca juga: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Segerakan Realisasi Perda Pondok Pesantren

Permasalahan yang dikeluhkan warga Rusunawa Karangroto Baru antara lain terkait dengan tidak adanya ruang gerak dan bermain untuk anak-anak, jauhnya akses fasilitas Paud, kebijakan pembayaran listrik, hingga rendahnya tanah rusun sehingga rawan tergenang air saat hujan.

Agustina mengungkapkan, permasalahan yang dialami warga rusunawa bukan hanya menjadi perhatian dan tanggungjawab Dinas Permukiman atau Disperkim, tetapi juga dinas-dinas lain yang terkait.

“Ini tidak hanya urusannya Perkim. Ada DLH, ada DPU, ada Dinsos yang kita minta untuk bareng-bareng. Supaya kita temukan di lapangan sudah langsung kita selesaikan. Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan,” kata Agustina dalam keterangannya.

Pihak pengelola Rusunawa juga melaporkan bangunan Rusunawa Karangroto Kota Lama, yang berdiri sejak tahun 1996 dengan total 104 unit (terdiri dari 2 lantai: 52 bawah, 52 atas), sudah berusia dan banyak mengalami kerusakan.

Kerusakan yang dilaporkan antara lain kusen-kusen, atap (platform keropos), dan masalah banjir di lantai bawah saat hujan lebat karena posisi tanah lebih rendah dari jalan, dan saluran air di depan sudah tinggi. Warga lantai bawah pun meminta agar lantai mereka dapat ditinggikan. 

“Ya katanya kemarin mau ada renovasi pintu kamar mandi. Kan enggak ada (pintunya), cuman ini berhenti dulu gitu. Segera mungkin bertahaplah,” ujar Dwi, salah satu warga yang sudah tinggal 13 tahun di rusunawa tersebut.

Kendala utama dalam proses perbaikan adalah keterbatasan dana pemeliharaan. Dari 12 wilayah sebaran rusun terdapat 48 bangunan, 2.832 unit, diberikan anggaran pemeliharaan sebesar Rp1 miliar, sedangkan total kerusakan yang telah direkap saat ini sudah mencapai Rp7,2 miliar.

Sementara itu pendapatan dari retribusi rusunawa tercatat Rp4,9 miliar setiap tahunnya. Meski demikian, warga juga mengapresiasi program bantuan dana 25 juta per RT yang digalakkan Pemkot Semarang. Menurutnya, program ini membangkitkan semangat warga untuk bergotong-royong memelihara lingkungannya.

“Apa yang disampaikan oleh warga semoga bisa direspon Pemerintah Kota, khususnya Ibu Agustina,” imbuh Tri, Ketua RW 12. (*)