Wabup Suyono Minta ASN di Kabupaten Batang Wajib Pertahankan Maturasi SPIP Level 3

Wakil Bupati Batang Suyono meminta Apartur Sipil Negara ( ASN) Pemerintah Kabupaten Batang untuk tetap mempertahankan Maturasi Sistem Pengendalian

Wabup Suyono Minta ASN di Kabupaten Batang Wajib Pertahankan Maturasi SPIP Level 3
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Wakil Bupati Batang Suyono saat membuka Bintek SPIP di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (4/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Wakil Bupati Batang Suyono meminta Apartur Sipil Negara ( ASN) Pemerintah Kabupaten Batang untuk tetap mempertahankan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP) Level 3 berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

"ASN Pemkab Batang wajib pertahankan level 3 maturasi SPIP, jangan sampai nilai levelnya rontok karena kita lemah, tidak konsisten," ujar Suyono saat membuka Bintek SPIP di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (4/11/2019).

Oleh karena itu, dikatakannya ASN Pemkab Batang terus menjaga konsistenya di tahun yang akan datang kareba mempertahankan lebih berat dari pada saat meraihnya.

Maka ASN harus melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai regulasi dan Undang-undang.

"SPIP mengukur sejauh mana tingkat kemampuan kita dalam menjalankan tugas baik secara administrasi atau kondisi kinerja secara real di lapangan," jelasnya.

Wabup juga berharap kepada peserta bimbingan teknis mengikuti secara serius dan jangan beranggapan hanya kegiatan rutin tahunan.

Ulah Juru Parkir Kerap Dikeluhkan Warga Kota Salatiga, Ini yang Dilakukan Dishub

3 Kecamatan di Kota Semarang Ini Rawan Banjir, Disdik Minta Kepsek Cek Atap Sekolah

Polisi di Salatiga Periksa Kesehatan Pengunjung Taman Kota Bendosari, Gratis

Badan Standarisasi Nasional Susun RSNI Manajemen Risiko Bagi Sektor Publik

"Bintek ini sebagai penguatan kontuinitas tingkat kinerja dan penilaian kita sebagai ASN," tambahnya.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Salamat Simanulang mengatakan tata kelola merupakan bisnis yang tidak pernah berujung karena sangat dinamis yang setiap saat berubah.

"Bisnis tata kelola sama dengan birokrasi pemerintah yang hari ini bagus, siang dan besok harinya bisa berubah sehingga bagaimana harus menjaga agar tetap bisa sesuai dengan tujuan negara," ujarnnya.

Dikatakannya, sebagai ASN yang sudah dipercaya oleh pemerintah atau rakyat harus melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah secara maksimal dan prima.

"Melaksanakan tata kelola pemerintah harus sesuai koridor perundang undangan atau regulasi," jelasnya.

Disampaikannya juga, dalam penguatan tata kelola ada sisi regulasi besar yang menjadi perhatian yakni, Pesrpres No.2 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN) 2015-2019 tentang maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, penguatan dan fungsibInspektorat.

Sedangkan untuk regulasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang strategi pencegahan korupsi yaitu ada, e-planing, penerimaan dan dan desa.

"Regulasi yang berkaitan dengan Pemda yakni menerapkan penyusunan anggaran berbsis IT atau e-planing, mengamankan penerimaaan daerah serta mengamankan pengelolaan dan mensukseskan dana desa," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved