Berita Kudus

DPRD Kudus Merespon Sorotan KPK, Masan: Saatnya Kurangi Pekerjaan Bersistem PL

Mas'an menginstruksikan kepada anggotanya agar rancangan pembahasan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 bisa disesuaikan secara lebih optimal.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
Suasana Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, Selasa (4/10/2022) di Ruang Paripurna DPRD. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - DPRD Kabupaten Kudus menggarap serius upaya menekan angka tindak pidana korupsi.

Satu di antaranya melalui upaya mengurangi projek pekerjaan pembangunan daerah senilai sekira Rp 200 juta yang dilakukan dengan sistem penunjukan langsung (PL).

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas'an mengatakan, hasil rapat koordinasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK pada 27 September 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan.

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan Pencemaran Lingkungan CV RPM Kudus, Warga Geruduk Gudang Jagung

Baca juga: Ketua DPRD Kudus, Masan: Turunkan Angka Korupsi dengan Cegah Gratifikasi

Seperti paket pekerjaan daerah senilai Rp 200 juta dengan sistem PL yang diidentifikasikan adanya praktik korupsi, termasuk yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

Atas dasar itu, lanjut dia, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, Selasa (4/10/2022) di Ruang Paripurna DPRD. 

Dalam rakor tersebut, Mas'an menginstruksikan kepada anggotanya agar rancangan pembahasan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 bisa disesuaikan secara lebih optimal.

Utamanya, program-program pekerjaan senilai sekira Rp 200 juta sistem PL bisa dikurangi. 

"Terkait APBD 2023, sebentar lagi akan mulai kami bahas, kemungkinan bulan ini."

"Rakor ini kami fokuskan pada pokok-pokok pikiran DPRD," ujarnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (4/10/2022). 

Pihaknya juga mengajak Pemkab Kudus melalui OPD terkait untuk melakukan verifikasi pada setiap rencana program.

Projek pekerjaan yang menggunakan sistem PL harus diubah dengan langkah-langkah yang strategis, guna mencegah potensi adanya praktik korupsi. 

Baca juga: Alasan CV RPM Kudus Adakan Mesin Pengering Jagung yang Kini Didemo Warga: Itu Permintaan Petani

Baca juga: Indomaret di Kudus Mulai Pasarkan Produk UMKM Lokal

"Kami sudah menghubungi beberapa kabupaten lain, pokok pikiran DPRD senilai sekira Rp 200 juta dengan PL mulai dihilangkan."

"Ini dipantau langsung KPK, utamakan unsur kehati-hatian agar tidak terjadi masalah," tuturnya.

Mas'an mengimbau kepada jajaran anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk bersiap jika pihak eksekutif melakukan verifikasi ulang beberapa projek pekerjaan, guna menyesuaikan APBD 2023. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved