Cegah Pernikahan Dini dan Stunting, Pemkot Pekalongan Libatkan Peran Ulama

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Permasalahan stunting masih menjadi persoalan serius di tiap kabupaten/kota di Indonesia yang harus segera ditangani, termasuk di Kota Pekalongan.

Salah satu faktor yang turut berkontribusi, bagi meningkatnya angka stunting adalah pernikahan usia dini.

Oleh karena itu, Pemkot Pekalongan mengajak para ulama selaku tokoh agama untuk berperan aktif mencegah pernikahan dini dan stunting di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin saat melaksanakan silaturahmi dan penyerahan jasa insentif tahap III Tahun 2023, bersama Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dengan para ulama, kiai, nyai se-Kota Pekalongan, di Guest House Jalan Bahagia Kota Pekalongan, Senin (18/12/2023).

Salahudin menekankan pentingnya melibatkan ulama sebagai panutan masyarakat ini dalam mencegah stunting, khususnya untuk memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini.

Baca juga: Kapolres Pekalongan Pimpin Upacara Serah Terima Tonting YWPJ 2023

Baca juga: DWP Kota Pekalongan Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan

"Oleh karena itu, kami kumpulkan para ulama selain memberikan jasa insentif karena telah membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas Kota Pekalongan."

"Kami juga ingin mohon bantuan para ulama, kiai, untuk memberikan penjelasan seputar bahaya stunting."

"Dalam hal ini untuk mencegah tradisi pernikahan dini," kata Salahudin kepada Tribunjateng.com, Senin (18/12/2023).

Sebelum melangsungkan pernikahan atau pranikah, penting dilakukan bimbingan perkawinan tidak hanya kepada pasangan calon pengantin, melainkan juga kepada para remaja.

Selain untuk mencegah dan mengurangi berbagai masalah sosial yang berhubungan dengan perkawinan, dan keluarga, program tersebut juga sebagai upaya mencegah pernikahan usia anak dan perceraian serta mencegah stunting.

"Pendidikan pranikah akan membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai."

"Terutama kesiapan, fisik, biologis, dan menjadi orangtua," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Kesra Setda Kota Pekalongan, Mahbub Syauqi menerangkan, bagian Kesra kali ini menyerahkan bantuan jasa insentif tahap III Periode September-Desember di akhir Tahun 2023 kepada 100 orang ulama/kyai/ulama se-Kota Pekalongan.

Dimana, setiap bulannya mereka menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu yang diterimakan setiap caturwulan atau senilai Rp 1,2 juta per orang.

Baca juga: 10 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Rawan Banjir, Warga Diminta Waspada

Baca juga: Antisipasi Banjir, Pemkot Pekalongan Giatkan Kerja Bakti Bersih-bersih Sungai dari Enceng Gondok

"Sementara ini untuk anggaran bantuan jasa insentif kepada mereka di tahun 2024 masih sama."

"Kalau ada ulama yang meninggal, maka kami gantikan ulama lain yang belum tercover sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan," katanya.

Diungkapkan Mahbub, selama ini peran dari para ulama dan kyai ini bisa membantu kinerja Pemkot Pekalongan melalui beberapa OPD terkait.

Salah satunya terkait pencegahan pernikahan dini dan stunting di Kota Pekalongan.

"Kami menghadirkan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan sosialisasi, terkait pencegahan anak stunting yang dimulai dari program-program kerja BP4 ini agar mereka bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing."

"Sebab, peran ulama ini dinilai sangat menentukan dan berpengaruh sekali dalam proses pembangunan Kota Pekalongan ke depan yang lebih baik lagi," katanya.

Permasalahan pernikahan dini dan stunting ini perlu dicermati, serta diseriusi bersama penanganannya, karena ada beberapa siswa yang masih duduk di bangku sekolah dan usianya belum dikatakan usia produktif dan belum dewasa, namun sudah melaksanakan pernikahan.

"Mirisnya lagi, beberapa dari pernikahan mereka terjadi karena hamil duluan atau married by accident (MBA)."

"Sehingga, hal ini tidak diharapkan  dan harus diantisipasi bersama," imbuhnya. (*)

Baca juga: Kepala BPSDM Kumham Resmikan Sarana dan Prasarana Badiklat Kumham Jateng

Baca juga: KPU Bekali PPS dan PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024

Baca juga: KONI Kudus Dinyatakan Vakum! Ini Penyebab Utamanya

Baca juga: Kilang Cilacap dan Pemkab Cilacap Sepakati Kerjasama Pembangunan Daerah