Kupas Kesiapan OPD di Masa Transisi Wali Kota Semarang, DPRD: Layanan Masyarakat Wajib Tetap Jalan

Hanya saja, dirinya menekankan, jangan sampai ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas terganggu karena masa transisi.

Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan.

Karena di Komisi C merupakan komisi yang membidangi infrastruktur, maka bidang infrastruktur harus tetap berjalan.

Program yang sudah direncanakan pada 2025 harus berjalan sesuai yang disepakati dalam pembahasan anggaran 2025. 

Baca juga: Siswa di Semarang Wajib Senam dan Nyanyi Indonesia Raya Sebelum Pembelajaran

Baca juga: Dipastikan Bukan PSIS Semarang, Pratama Arhan Hijrah ke Thailand, Resmi Gabung Bangkok United

"Di PU kesiapan mengatasi banjir."

"DLH masalah sampah bagaimana, bau, menyengat, timeline pengambilan persampahan."

"Disperkim titik beratnya infrastukturnya seperti apa."

"Yang jelas, semua berkaitan dengan pelayanan masyarakat supaya 2025 bisa berjalan sebagaimana mestinya," paparnya. 

Dia menegaskan, masa tenasisi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi pelayanan masyarakat dipastikan harus sudah berjalan. 

"Sudah dimulai administrasi pelayanan masyarakat."

"Kami jalan tidak melanggar SOP atau aturan yang ada," tambahnya. 

Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto mengatakan, wali kota baru tentu memiliki visi misi baru yang nantinya bisa dilaksanakan pada perubahan.

Menurutnya, rencana program pemerintah menjadi kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sementara, dinas hanya melaksanakan rencana tersebur.