Polemik Pembangunan RS Bhayangkara di Pati: Masyarakat Setuju Asal Kontribusi untuk Desa Jelas

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Meski sempat terjadi polemik penolakan dari warga, rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara di Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Pati, akhirnya berprogres dan menemukan titik terang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, usai meninjau langsung lokasi tanah dan memimpin mediasi dengan warga di balai desa setempat.

Saat rombongan Komisi A, C, dan D DPRD mendatangi lokasi tanah seluas 9 ribu meter persegi yang rencananya akan dibangun RS Bhayangkara, Senin (10/11/2025), pada akses jalan masuk masih terpasang spanduk protes dari warga.

“Warga Tambahmulyo Mendukung Rumah Sakit Bhayangkara tapi Menolak Tanah Dihibahkan”

“Mendukung Pembangunan tapi Harus Transparan Terkait Tanah Dihibahkan dan Prosedur hingga Anggaran”

Begitu kata-kata yang tertulis dalam spanduk-spanduk tersebut.

Warga Tambahmulyo, Sugiyono, menjelaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat setuju dengan adanya pembangunan rumah sakit, mengingat manfaat yang akan didapatkan warga.

Namun demikian, dia menilai prosedurnya kurang transparan dan belum ada sosialisasi menyeluruh kepada warga.

“Bukan tidak mendukung, kami setuju. Cuma prosedurnya itu, tidak ada sosialisasi dari bawah, itu saja. Belum ada sosialisasi sampai ke bawah, cuma perwakilan BPD beberapa orang (yang mendapat sosialisasi),” jelas Sugiyono.

Aspek lain yang juga dipersoalkan warga, menurut dia, belum adanya pembahasan mengenai kompensasi dan kontribusi pihak rumah sakit kepada desa.

“Tergantung nanti kompensasi dari pihak rumah sakit seperti apa, diganti pemerintah apa, kompensasinya bagaimana, belum ada terbahas sampai situ. Termasuk kalau sudah jadi rumah sakit, kontribusi untuk desa bagaimana,” ujar dia.

Sementara, setelah mengecek langsung lokasi bakal rumah sakit, Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo memastikan status tanah sudah “clear” dan masyarakat pun mendukung. Hanya saja, masyarakat meminta ada pembahasan mengenai kompensasi dari pihak RS.

“Kami sudah ke desa, mengecek lokasi langsung. Kami mengajak BPN. Tanah ini sudah clear, ternyata. Tinggal nanti yang ditanyakan masyarakat terkait ada kompensasi yang dari pihak RS. Kapan hari kita jadwalkan undang RS Bhayangkara, kita duduk bareng, kita clear-kan,” kata dia.

Bandang menambahkan, sebelumnya juga ada pertanyaan masyarakat mengenai nasib pedagang-pedagang yang menempati ruko di sekitar lokasi tanah.

“Terkait ruko-ruko, Pak Kades sudah ada solusi. Sudah komunikasi dengan pihak RS, rencana dicarikan tempat di kantin. Terkait lapangan juga ada penggantinya, camat sudah dapat izin bupati terkait ini,” kata dia.