Perda Pesantren Dikebut, DPRD Kota Semarang Targetkan Fasilitasi Pesantren Terlaksana

Dan harapannya memang benar ini terealisir, karena kebutuhan anak kami kan banyak sekali dan lain daripada yang lain," ujar Umar Said.

Ia melanjutkan, pesantren yang ia kelola menampung santri difabel dengan beragam kondisi, mulai dari tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa. Namun Umar mengakui banyak kendala yang dihadapi, terutama terkait sarana-prasarana dan ketersediaan SDM pengajar.

"Tidak banyak ustaz, guru, atau kiai yang bisa mengajarkan kepada anak-anak bisu tuli. Mengajarkan kitab kuning kepada mereka seperti apa? Kiai juga bingung," katanya.

Baca juga: Wali Kota Agustina: Guyub Rukun RT Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan Kota Semarang

Ia berharap Perda yang disusun dapat memberikan dukungan bagi pesantren inklusi, baik berupa fasilitas sarana-prasarana, kebutuhan harian, hingga pemenuhan tenaga pendidik yang terlatih.

Menurutnya, banyak santri yang mereka tampung merupakan anak-anak yang tidak diinginkan atau ditinggalkan orang tuanya sejak lahir. 

"Mereka butuh pendidikan, butuh layanan pendidikan keagamaan. Sedangkan di beberapa pesantren maupun panti asuhan umum belum tentu bisa kita menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus," ujarnya.

Ia menyebut, saat ini Pesantren Inklusi Nurul Maksum memiliki 20 santri mukim dan sekitar 40 santri non-mukim, dengan 10 di antaranya merupakan santri difabel.

Umar pun menegaskan, pendidikan keagamaan harus menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Mengamalkan ajaran Al-Quran, Islam rahmatul alamin itu tidak hanya anak-anak umum yang pintar-pintar yang dididik, tapi anak-anak yang tidak diinginkan itu yang kita fasilitasi," imbuhnya. (*)