Abdul Fikri Faqih Kepada Pegiat Wisata di Kabupaten Tegal: Jangan Asal Dirikan Desa Wisata

"Menurut kami perlu adanya kolaborasi dan koordinasi dengan birokrasi, karena dalam satu wilayah ketika membahas pokdarwis maka bisa ke kami dari Disporapar."

"Sedangkan usaha pariwisata atau dalam hal ini Bumdes bisa berkoordinasi dengan Kementerian Desa."

"Inilah yang perlu disatukan, sehingga apapun yang dibangun desa ada keberlanjutannya."

"Jadi tidak hanya membangun saja kemudian selesai tidak jelas," kata Uwes. 

Koordinator Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparkeraf RI, Muh Nurdin menambahkan, saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian PUPR akan membentuk Integrated Tourism Master Plan (ITMP). 

Maksud dari ITMP yakni bagaimana menyatukan semua kepentingan untuk pariwisata dengan semua Kementerian. 

Hal ini, karena dari sisi Kemenparekraf tidak mungkin bisa mendanai semua pembangunan infrastruktur. 

Sehingga lewat ITMP ini bisa menyatukan semua sumber daya yang ada di kementerian lain, tapi untuk kepentingan keparwisataan. 

"Intinya ITMP ini pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan semua kepentingan Kementerian," tandasnya. (*)

Baca juga: Serapan Anggaran Belanja di Blora Belum Maksimal, Padahal Sudah Ada Sanksi TPP Dipotong

Baca juga: Sambut Jamaah Haji, Ini Harapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Baca juga: KPK Sosialisasikan Ini, Tekankan Gratifikasi Terhadap Pegawai Pemkab Karanganyar dan Anggota Dewan

Baca juga: 254 SD Negeri di Batang Belum Penuhi Kuota Rombel, Disdikbud Siapkan Solusi Ini