DPRD Sentil PJ Bupati Kudus Tak Hadir dalam Sidang Paripurna, Belum Ketemu Sejak Pelantikan

Besar harapan DPRD untuk segera bertemu dengan Pj bupati untuk membahas percepatan pembangunan Kudus setelah pelaksanaan Pemilu 14 Februari lalu. 

Pertanyakan Kegiatan yang Tak Kunjung Jalan

H Masan menyampaikan, DPRD menilai bahwa sejumlah kegiatan, baik fisik maupun non fisik yang menggunakan alokasi APBD belum dimulai.

Kabar tersebut didapatkan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus. 

Bahkan DPRD sudah berupaya memanggil sejumlah OPD untuk rapat koordinasi terkait keberlangsungan program-program yang telah disusun. 

Namun demikian, rapat koordinasi DPRD dengan OPD ditunda karena banyak dari pihak OPD izin. 

"Kami ingin meminta konfirmasi kenapa sampai hari ini APBD yang sudah disahkan November, pelaksanaannya sampai hari ini belum juga dilaksanakan. Ada (informasi) dari OPD, kami tanya infonya Pj bupati minta kegiatan dipending dulu, nunggu Pemilu. Ini pemilu sudah selesai, tinggal dilaksanakan. Namun, ini perlu kami koordinasikan dengan bupati," tuturnya. 

Masan menyebut, sejauh ini pembangunan infrastruktur di Kudus yang sudah mulai jalan mayoritas bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sedangkan dari APBD belum digunakan.

Adapun jika program pembangunan infrastruktur ditumpuk pada akhir tahun, dikhawatirkan berdampak pada hasil pembangunan yang kurang maksimal. 

Selain itu, pihaknya khawatir jika pembangunan infrastruktur daerah hanya mengacu pada DBHCHT saja, nantinya berdampak pada keberlangsungan kebijakan penggunaan DBHCHT di tahun-tahun ke depan. 

Apalagi Kabupaten Kudus sejauh ini masih menggantungkan dana cukai untuk membantu keuangan daerah dalam menuntaskan persoalan infrastruktur. 

Melihat juga kondisi hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jalan semakin rusak, sementara anggaran pemeliharaan jalan salah satunya bersumber dari dana cukai.

"Kekhawatiran kami ada perubahan PMK bisa berdampak pada keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Kudus. Kalau sampai nanti ada perubahan PMK, Kabupaten Kudus bisa saja nol pembangunan infrastruktur, khususnya di PUPR. Kalau PMK berubah tidak boleh untuk pembangunan jalan dll, bisa jadi tahun ini bisa zonk tidak ada pembangunan infrastruktur," tutur Masan. (Sam)