Kata Pengamat Lingkungan Soal Kudus Langganan Banjir: Tak Cukup Hanya Normalisasi Sungai

"Yang perlu dilakukan menurut saya adalah mengembalikan fungsi lahan dengan reboisasi. Bisa jadi di daerah hulu sungai ada alih fungsi lahan yang tinggi seperti pembangunan perumahan dan lain-lain. Ini harus diselesaikan dulu untuk mengatasi persoalan sedimentasi sungai, supaya aliran sungai tetap lancar," ujarnya. 

Lebih lanjut, Hendy menilai faktor lain yang memicu terjadinya banjir adalah sampah yang masuk ke badan sungai. 

Penumpukan sampah di badan sungai mengakibatkan aliran sungai tersumbat, sehingga limpas ke permukiman. Seperti yang terjadi di wilayah Kesambi Kecamatan Jekulo.

Baca juga: 1.000 Nasi Bungkus Dibagikan Kepada Warga Korban Banjir Kudus Setiap Hari

 Kata dia, persoalan sampah ini bisa saja disebabkan karena faktor manusia membuang sampah tidak pada tempatnya. Atau disebabkan faktor alam, di mana air hujan membawa sampah-sampah masuk ke badan sungai.

Perlu upaya sosialisasi yang dilakukan secara masif agar masyarakat tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. 

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah pembangunan cekdam di aliran sungai atas, berfungsi menghambat laju air sungai sekaligus sebagai filter sampah.

"Kalau sampah ini dibiarkan, yang terjadi menghambat aliran sungai, dampaknya sungai meluap bisa tanggul jebol. Soal sampah, faktor manusia dan faktor alam punya peran. Terjadi anomali atau kondisi alam yang tidak pada normalnya," kata dia.

Hendy mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir melalui usulan program normalisasi sungai, penguatan tanggul, peningkatan kapasitas pompa, pembuatan cekdam, hingga peninggian jalan. 

Namun, kata dia, sebaiknya perlu dilakukan secara terkoordinir antar instansi, bersinergi satu sama lain agar bisa berjalan serentak. Termasuk program reboisasi di lahan-lahan yang menjadi hulu sungai. 

"Perlu adanya mitigasi bencana dan adaptasi. Karena alam sudah mulai berubah, terjadi perubahan iklim dengan adanya pemanasan global. Usulan-usulan program harus dirapatkan untuk menentukan program mana yang dinilai paling efektif. Yang jelas harus ada aksi nyata, tidak hanya usulan dan pembahasan saja," tegasnya. 

Hendy juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan Peraturan Daerah (Perda) bersama Legislatif yang mengatur tentang pemanfaatan lahan atau ruang terbuka. Dalam rangka membatasi pemanfaatan lahan yang berlebihan, khususnya di wilayah Dawe, Moejobo, dan Gebog.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah mengaplikasikan sanksi terhadap penegakan perda. Termasuk sanksi bagi masyarakat yang kedapatan melanggar perda tentang persampahan. 

"Kalau ini tidak diperhatikan, bisa menyebabkan musibah di bagian bawah. Pemerintah Kudus tetap harus bisa mengupayakan itu. Kaitan dengan sampah harus diatur dengan peraturan, harus ada sanksi denda atau sanksi hukum. Karena hal ini masih jadi budaya di mana sungai jadi tempat pembuangan sampah. Jalankan Perda sekaligus sanksinya harus ditegakkan," tuturnya. (Sam)