Tahun Ini, Pemkab Blora Targetkan Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Setelah berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tahun ini Blora targetkan bisa meningkat yakni sebagai KLA kategori Nindya. 

''Saat ini penilaian administrasi Kabupaten Layak Anak sedang berlangsung."

"Kami targetnya bisa naik peringkatnya, yakni dari kategori Madya ke Nindya,'' kata Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi kepada Tribunjateng.com, Rabu (11/9/2024). 

Baca juga: Pengurus DHC BPK 45 Cabang Blora Resmi Dikukuhkan, Ada Sejumlah Mantan Pemimpin Blora

Baca juga: Hingga Penutupan Pendaftaran, Jumlah Pelamar CPNS 2024 di Lingkungan Pemkab Blora Berjumlah Ribuan

Sebagai referensi, bagi kabupaten yang meraih penghargaan KLA, untuk KLA tingkat Pratama (nilai 500-600), KLA tingkat Madya (nilai 601-700), KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800), KLA Tingkat Utama (nilai 801-900), dan KLA (nilai 901-1000). 

Adapun untuk indikator penilaian KLA, Luluk mengatakan ada beberapa indikator yang meliputi beberapa klaster. 

"Hanya perlu diketahui dari sejumlah indikator yang dinilai itu, untuk kasus kekerasan anak tidak masuk penilaian,'' jelasnya. 

Diketahui, setelah 5 tahun berturut-turut bertahan di kategori Pratama, di 2023 Blora berhasil naik kelas yakni meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya dari Kementerian PPPA. 

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak.

Hal itu dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kabupaten/kota ramah anak.

Tim evaluasi dari Kementerian PPPA, kementerian lembaga, dan tim independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat.

Yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA.

Di 2023, dimana Blora meraih penghargaan KLA kategori Madya, saat pelaksanaan Verifikasi Lapangan secara Hybrid (VLH) oleh tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Satu Bentuk Komitmen Pemkab Blora Perhatikan Sektor Pendidikan, Jalin Kerja Sama dengan 58 PT

Baca juga: Petani di Blora Sambat ke Bupati, Mulai dari Pemasaran saat Panen hingga Jalan yang Perlu Perbaikan

Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan komitmennya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster. 

Baik di klaster kelembagaan, Kelana (kecamatan layak anak) dan Dekela (desa/ kelurahan layak anak).

Kondisi saat penilaian untuk klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, capaian Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dimaksimalkan agar bisa 100 persen.

Tercatat, untuk 2022 masih di angka 99,32 persen.

Selain itu, Pemkab Blora berinovasi dengan menyelenggarakan Musrenbang Keren yang pesertanya adalah anak-anak disabilitas, lansia, dan perempuan untuk menjamin bahwa anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus wadah untuk pemenuhan hak anak.

Di Klaster II, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan peran aktif TP PKK, 24 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya.

Arief Rohman berharap anak- anak di Kabupaten Blora bisa menjadi anak yang berkarakter, berkualitas unggul, dan berdaya saing.

Sementara berkaitan dengan Klaster III, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemkab Blora terus berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk. 

Baca juga: Penantian Panjang 22 Tahun, Akhirnya Warga Blora Bisa Nikmati Jalan Bagus di Ruas Mojorembun-Gondel

Baca juga: Langgar Aturan dan Membahayakan, Satpol PP Blora Tertibkan Bando yang Terpasang di Beberapa Titik

Begitu juga dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, akan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya, sehingga bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.

Di Klaster IV berkaitan dengan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

Disampaikan Bupati Arief, pihaknya juga mendorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak dan berharap wajib belajar 12 tahun bisa tercapai diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.

Di Klaster V Perlindungan Khusus, Pemkab Blora memberikan berbagai layanan dan fasilitas untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. 

Dengan pelaksanaan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kami yakin bisa menjamin semua anak, baik korban dan pelaku, terlindungi dengan maksimal mulai dari desa, kecamatan, maupun dalam wilayah kabupaten.

Bupati Arief menegaskan, kecamatan layak anak, kelurahan layak anak dan desa layak anak, pihak Pemkab akan terus diupayakan penambahan kualitas dan jumlahnya dengan peningkatan pencapaian indikator-indikator yang ada. (*)

Baca juga: Latihan Soal TKP Anti Radikalisme SKD CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Statemen Komisioner KPU RI Soal Penolakan Berkas Dico-Ali di Pilkada Kendal

Baca juga: Isi Studium Generale di FUAH UIN Saizu Purwokerto, Pemred tvOne Berbagi Pengalaman Dunia Jurnalistik

Baca juga: Ini Sederet Ancaman Sanksi Bagi ASN Pemkab Kudus yang Tidak Netral dalam Pilkada 2024