Pengamat Kecewa Bupati dan Ketua DPRD Pati tak Hadiri Undangan Diskusi terkait Kenaikan Pajak PBB-P2

"Karena mungkin pemahaman beliau itu keliru, karena itu kami ajak ke sini agar dibahas bareng, kok bisa sampai nilainya melebihi 250 persen kenaikan NJOP. PBB itu sifatnya keputusan DPRD, bukan keputusan pusat, karena itu menyangkut PAD. Saya lihat pak bupati asal jiplak saja, yang penting dapat uang untuk pembangunan. Karena itu seharusnya jadi bupati harus pinter, jangan hanya pintar memeras rakyat lewat pajak," tegas dia.

Gulo menambahkan, terkait polemik kebijakan ini, DPRD seharusnya atas nama rakyat memanggil bupati dan meminta penjelasan.

Kalau ternyata tidak tepat penjelasannya, DPRD bisa membentuk tim investigasi untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum atau tidak.

"Jika terjadi pelanggaran hukum, dewan bisa mengajukan impeachment (pemakzulan) melalui menteri dalam negeri. Prosesnya begitu. Maka kami desak dewan, Anda sudah dipilih rakyat untuk menjadi wakilnya, lakukanlah pekerjaanmu. Jangan ragu, jangan takut," tandas dia. (mzk)

Baca juga: Tamparan Salah Sasaran, Kisah Zuhdi Guru Madin Yang Kembali Viral

Baca juga: Ini 25 SMA Terbaik Se-Indonesia Berdasarkan Nilai UTBK Versi LTMPT

Baca juga: 10 Fakta Kasus Ustadz Zuhdi di Demak: Dituntut Rp 25 Juta Usai Tampar Murid