Fakta Baru Kasus Pemerasan PPDS Undip Ternyata Biaya Ujian Rp15,5 Juta, Mahasiswa Dipungut Rp80 Juta

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Bendahara Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) Ratih Kumala Fajar Apsari dalam lanjutan sidang kasus pemerasan dan perundungan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Aulia Risma Lestari di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (9/7/2025).

Saksi ini dihadirkan jaksa untuk mengurai pungutan liar biaya operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp80 juta dari pada mahasiswa PPDS yang dilakukan dua terdakwa masing-masing Taufik Eko Nugroho, eks kepala Prodi PPDS Undip, Sri Maryani staf administrasi di Prodi PPDS Anestesi Undip.

Pungutan BOP dilakukan oleh para terdakwa kepada para mahasiswa PPDS Anestesi Undip sebesar Rp80 juta per orang.

Baca juga: Dekan FK Undip Blak-blakan! Tak Tahu Ada Pungutan Rp80 Juta per Semester untuk Mahasiswa PPDS

Uang tersebut dikumpulkan dengan dalih untuk membayar  keperluan proposal tesis, konferensi nasional, ujian CBT (ujian komputer), jurnal reading dan publikasi ilmiah serta kegiatan lainnya.

Uang pungli BOP tersebut mampu terkumpul sebesar Rp 2,49 miliar berasal dari para residen lintas angkatan sejak tahun 2018-2023.

Dalam kesaksiannya,  Ratih mengungkap, lembaganya berfungsi untuk menstandarkan kompetensi atau keahlian para mahasiswa PPDS Anestesi.

Standar tersebut dilakukan dengan melalui tiga tingkatan ujian meliputi ujian tingkat pertama computer based test (CBT).

Ujian tahap kedua berupa ujian objective structured clinical examination (OSCE) dan ujian Komprehensif atau ujian Kompre.

"Biaya maksimal dari ketiga ujian ini Rp8,5 juta," paparnya dalam persidangan.

Ratih merinci, ujian CBT diikuti oleh  mahasiswa PPDS Anestesi semester 3 dan 4 dengan biaya Rp500 ribu.

Selanjutnya ujian OSCE bertarif Rp8,5 juta.

Sementara ujian kompre biaya Rp6,5 juta.

Artinya, biaya keseluruhan dari tiga ujian tersebut hanya Rp15,5 juta.

Kenyataannya mahasiswa diminta untuk membayar lima kali lipat dari nilai tersebut mencapai Rp 80 juta per orang. 

"Pembayaran boleh mandiri atau kolektif ditransfer ke rekening resmi KATI," katanya.