Pengusaha Karaoke Sigandu Gugat Pemkab Batang: Rutin Bayar Retribusi Kok Dianggap Bangunan Ilegal

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pembongkaran bangunan karaoke di kawasan wisata Pantai Sigandu Batang, diwarnai aksi protes para pemilik.

Satu di antaranya pemilik usaha hiburan malam Kafe Bintang yang menyatakan bakal menggugat Pemkab Batang melalui jalur hukum.

Langkah hukum ini disampaikan langsung kuasa hukum pemilik Kafe Bintang, Damirin.

Baca juga: Pemkab Batang Bongkar Paksa Puluhan Karaoke di Sigandu, Pemilik Tak Terima: “Kami Dizalimi!”

Baca juga: Dramatis, Pengusaha Kafe Karaoke Sigandu Batang Hadang Pembongkaran Tim Gabungan: Jangan Pilih kasih

Dia menilai kliennya menjadi korban ketidakadilan dan inkonsistensi kebijakan pemerintah daerah.

“Kami punya bukti pembayaran retribusi resmi selama satu tahun."

"Tapi sekarang bangunan tersebut dianggap ilegal."

"Ini bentuk pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah sendiri,” tegas Damirin, Rabu (9/7/2025).

Damirin menunjukkan beberapa dokumen pembayaran retribusi yang menurutnya sah dan dikeluarkan oleh instansi terkait.

“Kalau melanggar, kenapa dibiarkan sejak pondasi?” ujarnya.

Damirin juga mempertanyakan sikap Pemkab Batang yang baru bertindak setelah bangunan berdiri dan beroperasi selama satu tahun.

“Kalau memang melanggar Perda Tata Ruang, mengapa tidak dihentikan sejak awal pembangunan?"

"Mengapa retribusi tetap ditarik setiap bulan?” ujarnya.

Dia menuding, pemerintah lalai menegakkan aturan dan justru menciptakan celah hukum yang kini merugikan pelaku usaha.

Baca juga: Batang Perkuat Ketangguhan Warga Lewat Program Desa Tangguh Bencana Pascagempa

Baca juga: Revitalisasi Alun-alun Batang Dimulai Akhir Tahun, Tahap Awal Area Sekitar Pohon Beringin

Tak hanya itu, Damirin juga menyoroti dugaan perlakuan tidak adil terhadap pelaku usaha lain di kawasan Pantai Sigandu Batang.

Ia menyebut, ada bangunan lain yang juga tidak berizin, namun tidak dibongkar.

"Mengapa hanya Kafe Bintang dan usaha karaoke yang ditindak?"

"Padahal di kawasan Dolphin juga banyak bangunan tanpa izin,” imbuhnya.

Menurutnya, tindakan Satpol PP Kabupaten Batang terkesan tebang pilih dan menimbulkan kecurigaan adanya diskriminasi terhadap jenis usaha tertentu.

Mengacu pada Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Ruang, kawasan sempadan pantai memang termasuk zona larangan pembangunan.

Namun, Damirin menilai ada unsur pembiaran administratif yang bisa menjadi dasar gugatan.

"Kami tidak sedang melawan Perda, tapi menuntut konsistensi penegakan hukum."

"Pemerintah tidak bisa menarik retribusi, lalu tiba-tiba menyebut bangunan kami ilegal,” tegasnya.

Dia menyebut, pihaknya akan menggugat Pemkab Batang secara resmi demi keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

"Ini bukan hanya soal bangunan, tapi keadilan bagi semua pelaku usaha di Sigandu,” pungkasnya. (*)

Baca juga: BNN Tes Urine Acak Pegawai dan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Tegal, Ternyata Begini Hasilnya

Baca juga: Geger Warga Beji Karanganyar, Tubuh Sunarno Ditemukan Terbujur Kaku di Kamar, Baunya Menyengat

Baca juga: Dugaan Penipuan! 60 Nasabah Laporkan Koperasi BLN ke Polres Karanganyar

Baca juga: UMKM Soloraya Tampil Serentak di 7 Kabupaten/Kota Selama Solo Raya Great Sale 2025